ENGLISH     BAHASA INDONESIA
 
 
 
 
 

Peluang Investasi

 

DAERAH INVESTASI

 
 
 
LINK TERKAIT

     

 
KONTAK

      Direktorat Pengembangan Potensi Daerah BKPM
      Jl. Gatot Subroto 44
      Jakarta Selatan
      DKI Jakarta
      Indonesia, 12190
      Tel: +62 21 5255284


 
 
IN COLLABORATION WITH PROVINCES OF INDONESIA :

Sun, 1 Mar 2015

FEED NEWS    BERITA TERBARU
 

Menko : Tambah Pasokan Elpiji 3 Kg Untuk Normalkan Harga 

(Berita Daerah – Nasional) Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan jika pemerintah akan menambah pasokan gas elpiji 3 kilogram ke pasar untuk menormalkan harga jual. Hal ini dilakukan terkait dengan adanya kelangkaan elpiji 3 kilogram disejumlah daerah yang mengakibatkan harga jualnya menjadi melonjak.

Sofyan Djalil di Jakarta, Jumat (27/2) mengatakan langkah pertama yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan harga elpiji 3 kilogram adalah dengan menambah pasokan sebanyak-banyaknya. Kebijakan itu dilakukan agar tidak mempengaruhi inflasi di bulan Februari karena kenaikan harga elpiji bersamaan dengan kenaikan harga beras di pasaran.

Menko menambahkan pihaknya belum bisa memastikan jumlah tambahan pasokan elpiji bersubsidi tersebut, namun tambahan pasokan elpiji 3 kilogram itu diperuntukkan kepada daerah yang mengalami kelangkaan.Terdapat sembilan daerah yang terindikasi kesulitan elpiji 3 kilogram yaitu Binjai, Subang, Sumedang, Depok, Bogor, Bekasi, Jepara, Kedingtinggi dan Karet di Jakarta.

Sementara itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyatakan bahwa harga jual elpiji tabung 3 kilogram tetap atau tidak akan terjadi kenaikan menyusul isu kelangkaan komoditas tersebut di beberapa daerah.

Sudirman mengungkapkan jika pemerintah tidak akan menaikkan harga elpiji 3 kilogram karena komoditas tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah, Komisi VII DPR dan Badan Anggaran sebagai komoditas bersubsidi dan diperuntukkan bagi masyarakat kecil berpenghasilan rendah. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat golongan mampu agar tidak menggunakan elpiji bersubsidi tersebut.

Untuk mengatasi persoalan kelangkaan elpiji 3 kilogram itu, Pertamina bekerja sama dengan Dirjen Migas melakukan operasi pasar secara besar-besaran guna memastikan bahwa ketersediaan elpiji 3 kilogram dalam kondisi aman. Operasi pasar itu dilakukan untuk mengidentifikasi sumber terjadinya kelangkaan yang menyebabkan harga jual elpiji 3 kilogram itu melonjak.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015, volume elpiji 3 kilogram diusulkan alami kenaikan sebesar 15 persen menjadi 5,766 juta metrik ton (Mt) dari jumlah sebelumnya dalam APBN-P 2014 sebesar 5,013 juta Mt. Usulan dari kenaikan volume elpiji 3 kilogram tersebut berdasarkan 4 pertimbangan.

Pertimbangan pertama untuk menaikkan volume elpiji 3 kilogram pada tahun 2015 dikarenakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015. Kedua yaitu adanya pertumbuhan pada sektor industri mikro sebesar 2,3 persen dan peningkatan daya beli masyarakat sebesar 1,3 persen per tahunnya.

Pertimbangan ketiga karena adanya tambahan konversi minyak tanah ke elpiji sebanyak 1,6 juta paket perdana yang pembagiannya selesai pada tahun 2014. Lalu keempat karena adanya usulan pembagian paket perdana sebanyak 820 ribu paket pada tahun 2015.

Akbar Buwono/Regional Analyst at Vibiz Research/VM/BD
Editor : Eni Ariyanti
image: ant

5 SPB Vi-gas Baru Pertamina di Jakarta Diresmikan 

(Berita Daerah – Jabodetabek) PT Pertamina (Persero) semakin memperkuat pengembangan pasar produk LGV (Liquefied Gas for Vehicle) yang dikenal dengan merek Vi-Gas di daerah Jakarta dengan diresmikannya lima Stasiun Penyaluran Bahan bakar (SPB) Vi-Gas di Jakarta Kamis (26/2).

Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang di Jakarta, Kamis (26/2) mengatakan dengan dioperasikannya 5 SPB Vi-Gas tersebut diharapkan akan memperkuat pengembangan pasar Vi-Gas di Jakarta dan sekitarnya.

Hal ini sekaligus untuk mendukung program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) di sektor transportasi yang digalakkan oleh pemerintah. Dengan penggunaan Vi-Gas yang sangat ramah lingkungan, maka DKI Jakarta dapat mengurangi polusi udara yang berasal dari emisi kendaraan.

Kelima SPB Vi-Gas itu tersebar di Jakarta Barat dan Timur dengan masing-masing memiliki kapasitas penyimpanan sebanyak 6 MT atau setara dengan 11.800 liter. Dengan kapasitas tersebut jika digunakan untuk pengisian angkutan umum, maka bahan bakar Vi-Gas cukup untuk disalurkan kepada sekitar 500 unit kendaraan per hari.

Pertamina akan terus fokus mengembangkan bisnis Vi-Gas di Indonesia dengan melakukan pembangunan infrastruktur dan outlet lebih banyak untuk memudahkan masyarakat menjangkau bahan bakar yang ekonomis dan ramah lingkungan. Bahkan pada saat ini Pertamina telah menyelesaikan pembangunan SPB Vi-Gas serupa yang berlokasi di Solo, Jawa Tengah, dan Surabaya, Jawa Timur yang dalam waktu dekat akan mulai dioperasikan.

Selanjutnya Ahmad Bambang mengungkapkan jika pihaknya sangat serius dan fokus untuk terus memacu penggunaan bahan bakar gas, baik dalam bentuk  LNG (Liquefied Natural Gas) yang kini dalam masa pilot project, CNG (Compressed Natural Gas) dengan merek Envogas, maupun LGV (Liquefied Gas for Vehicle) dengan merek Vi-Gas sebagai upaya untuk mengurangi konsumsi BBM. Saat ini konsumsi Vi-Gas dan Envogas baru mencapai sekitar 0,1 persen dari konsumsi BBM bersubsidi.

Masyarakat diyakini akan lebih menerima Vi-Gas sebagai alternatif BBM di masa mendatang. Optimisme tersebut didukung oleh program investasi perusahaan dalam membangun stasiun penyaluran Vi-Gas di SPBU yang ditargetkan sebanyak 55 unit per tahun.

Vi-Gas dinilai memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan BBM yaitu lebih ramah lingkungan dan memiliki kualitas yang tinggi sehingga sangat bagus untuk mesin kendaraan. Selain itu Vi-Gas juga dinilai lebih efisien dalam hal biaya pembangunan dan pengoperasian stasiun pengisian, serta converter kit sehingga dengan berbagai keunggulan tersebut membuat LGV menjadi pilihan banyak konsumen.

Akbar Buwono/Regional Analyst at Vibiz Research/VM/BD-Pertamina
Editor : Eni Ariyanti
image: ant

Jatim Berikan Kemudahan Bagi Investor Belanda 

(Berita Daerah – Jawa) Jawa Timur masih menjadi tempat yang menarik para pengusaha luar negeri untuk berinvestasi, banyak peluang investasi di berbagai sektor yang diberikan pemerintah Jawa Timur, untuk menarik para investor datang ke Jatim. Bahkan baru ini Sekdaprov Jatim memberikan kemudahan kepada para investor Belanda yang berniat untuk menanamkan modalnya di Jawa Timur.

Kelebihan Jawa Timur yang membuat para pengusaha asing datang untuk berinvestasi adalah dengan memberikan kemudahan berupa “government guarantee” bagi para investor. Seperti contoh dengan tersedianya sumber daya manusia, listrik, tanah, perijinan dengan biaya yang jelas. Didalam kemudahan memberikan kemudahan perizinan, pemerintah provinsi Jatim menyediakan Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) dimana didalamnya terdapat petugas Unit Reaksi Cepat (URC) untuk membantu para investor untuk dapat mengurus perizinannya sehingga investor tidak perlu izin sana dan sini.

Para investor pun tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan lahan yang dibutuhkan, Pemprov Jatim masih tersedia ribuan hektar untuk para investor membanggun usahanya di Jatim. Seperti contohnya saja didaerah Mojokerto ada sekitar 15 ribu hektar lahan siap untuk disulap menjadi silicon valley-nya Indonesia.

Dengan tersedianya sumber energi, dimana diketahui bahwa Jatim masih surplus sekitar 2.000 MW,hal ini masih belum ditambah dengan potensi panas bumi di beberapa wilayah, seperti di Gunung Pandan yang memiliki potensi panas bumi yang mampu membangkitkan 25 MW listrik. Sedangkan Arjuno-Welirang dengan potensi listrik sekitar 200 MW dan Songgoriti 25 MW. Demikian juga SDM yang diperlukan para investor di Jawa Timur melimpah, apalagi Jatim didukung dengan adanya SMK mini untuk dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Apalagi Jatim memiliki perjanjian supaya di setiap demo buruh yang dilakukan tidak membuat rusuh dan pabrik ditutup ke akses jalan raya.

Provinsi Jawa Timur memiliki potensi cukup besar dalam berusaha hal itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 sebesar 5,86 persen diatas pertumbuhan ekonomi nasional 5,02 persen. Sedangkan tingkat inflasi sebesar 7,77 persen, nasional sebesar 8,36 persen, serta PDRB Jatim tahun 2014 mencapai Rp. 1.540,7 triliun.

Sedangkan neraca perdagangan Jati-Belanda cukup besar, hal itu terlihat pada tahun 2014 impor Jatim ke Belanda mencapai 110,67 juta dolar AS, sedangkan ekspor mencapai 458,96 juta dolar AS, sehingga angka yang dicapai surplus sebesar 110,67 juta dollar AS. Komoditi utama ekspor non migas Jatim ke Belanda berupa pengolahan kelapa sawit, bahan kimia dasar, kulit, barang kulit sepatu. Sedangkan impor Belanda ke Jatim berupa besi baja, mesin dan otomotif, makanan dan minuman, kimia dasar, pulp dan kertas.

Sampai saat ini Pemprov Jatim belum memiliki kerjasama sister province dengan Belanda. Namun Jatim telah melaksanakan program kerjasama pelatihan peningkatan kualitas SDM di bidang hortikultura di Universitas Has dan Bosch Belanda melalui Netherlands Education Support Office (NESO) di Jakarta.

Salah satu yang menjadi fokus Pemprov adalah, penanganan banjir. Dimana Belanda memiliki daratan yang lebih rendah dibandingkan dengan laut, akan tetapi tidak pernah terjadi banjir. Pemprov Jatim bisa bekerjasama dengan Belanda untuk mengatasi banjir yang terjadi di beberapa wilayah Jatim seperti Jember, Pasuruan dan  Sampang.

Belanda siap membantu Jatim dalam pengelolaan sampah dan limbah, serta penanganan dalam menghadapi banjir. Belanda memiliki teknologi yang tepat dalam menghadapi hal tersebut. Belanda ingin, menjadi investor nomor satu di Jatim.

Agustinus Purba/Jurnalis/VM/BD
Editor : Eni Ariyanti
Image : ant

Perizinan Bagi Pelaku Usaha di Sektor Perindustrian dan Standardisasi Nasional 

(Berita Daerah – Nasional) Dalam rangka mendukung penerapan PTSP Pusat, BKPM kembali menggelar sosialisasi perizinan kepada para pelaku usaha pada Jumat (27/2) yang mengangkat tema perizinan di sektor perindustrian dan standardisasi nasional, bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian dan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Kegiatan sosialisasi di PTSP Pusat BKPM akan terus digelar hingga Maret, selain bertujuan untuk menginformasikan hal-hal teknis terkait perizinan aneka sektor yang dilayani di PTSP Pusat, dalam kegiatan ini kami juga mengharapkan masukan dari para pelaku usaha mengenai hal-hal apa saja yang dapat menjadikan pelayanan perizinan lebih sederhana dan cepat ,” ujar Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (PIPM) BKPM, Farah Ratnadewi Indriani.

Desk Kementerian Perindustrian di PTSP Pusat melayani konsultasi serta perizinan izin usaha industri yang mencakup: industri kertas berharga, industri rokok, industri minuman beralkohol, industri senjata dan amunisi, industri yang mengolah dan menghasilkan bahan beracun dan berbahaya (B3) dan industri teknologi tinggi yang strategis, serta industri logam dasar, sedangkan desk BSN melayani konsultasi pengurusan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI).

Deputi Bidang PIPM menambahkan bahwa berdasarkan assessment yang dilakukan oleh BKPM, perizinan end to end bidang perindustrian sebelumnya memakan waktu hingga 672 hari, namun dengan diberlakukannya PTSP Pusat, proses tersebut akan dipangkas menjadi 152 hari.“Penyederhanaan tersebut diantaranya mencakup Izin-Izin Perlindungan Konsumen (pendaftaran produk, izin edar, dan SNI) yang digabung menjadi satu proses atau simultan. Perizinan yang dilayani Desk Kemenperin dan BSN di PTSP sudah dilengkapi dengan informasi persyaratan dan lama waktu yang dibutuhkan untuk memprosesnya. Kemenperin dan BSN juga telah menempatkan masing-masing 3 orang petugas Liasion Officer di PTSP Pusat BKPM. ,” tambah Farah.

Sepanjang periode 26 Januari – 25 Februari 2015 tercatat 76 investor yang telah mengunjungi PTSP Pusat untuk melakukan konsultasi perizinan di desk Perindustrian dan 10 investor yang berkonsultasi di desk BSN. “Salah satu poin penting yang perlu diketahui terkait perluasan dalam Izin Usaha Industri yaitu berdasarkan UU No.3 Tahun 2014 tentang perindustrian, setiap perusahaan industri yang melakukan perluasan dengan menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki AMDAL, wajib memiliki Izin Perluasan, dengan demikian Izin Perluasan tidak diwajibkan bagi industri yang tidak wajib AMDAL,” jelas Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Perindustrian, Sri Wulan.

Sementara itu, Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar BSN, Zakiyah, mengingatkan kepada para pelaku usaha yang akan mengimpor barang dari luar negeri untuk terlebih dahulu melakukan cross-check apakah produknya wajib SNI. “Dalam banyak kasus impor barang, ketika sudah sampai Indonesia barang tertahan di Bea Cukai karena belum memiliki SNI, hal tersebut terjadi karena tidak awarenya pelaku usaha bahwa jenis barang yang diimpornya tersebut wajib SNI. Ada 272 jenis SNI yang sudah diregulasikan dan informasi tersebut dapat langsung diperoleh di website www.bsn.co.id ,” ujar Zakiyah.

Ellena/Jurnalis/VM/BD/bkpm
Editor : Eni Ariyanti
Image : ant

Pembenahan layanan Perizinan Untuk Merealisasikan Investasi di Papua dan Papua Barat 

(Berita Daerah – Nasional) Investasi, khususnya investasi asing, hingga saat ini merupakan faktor penting untuk menggerakan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.  Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mulai melakukan langkah- langkah inisiatif percepatan investasi di Papua dan Papua Barat, dengan menyelenggarakan Forum Percepatan Penanaman Modal Jumat (27/2) di Manokwari Papua Barat.

Harapan untuk masuknya investasi asing masuk pada kenyataannya sulit untuk diwujudkan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya antara lain Faktor Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha, selain itu faktor kebijakan pemerintah dan kemudahan dalam perizinan merupakan faktor penting yang dipertimbangkan oleh investor.

Forum tersebut bertujuan untuk menyamakan visi tentang percepatan realisasi investasi di Papua, melalui pembenahan layanan perizinan dan mendiskusikan persoalan lainnya yang menghambat proses realisasi investasi di Papua.

Salah satu dimensi dalam prioritas pembangunan pada masa pemerintahan Jokowi-JK adalah dimensi kewilayahan, dimana Indonesia Timur menjadi wilayah yang diprioritaskan. Percepatan realisasi investasi di Papua dan Papua Barat merupakan salah satu bentuk implementasi percepatan pembangunan di Indonesia Timur.

Data BKPM hingga 18 Februari 2005 menunjukkan untuk Provinsi Papua sudah terdapat 8 PTSP yang sudah terbentuk yaitu 1 provinsi, 1 Kota dan 6 Kabupaten. Masih terdapat 22 Kabupaten lainnya, belum membentuk PTSP. Untuk Provinsi Papua Barat, baru ada 3 PTSP yang sudah terbentuk, yaitu masing-masing 1 di Provinsi, 1 Kabupaten dan 1 Kota. Masih terdapat 11 Kabupaten/Kota lainnya yang belum membentuk PTSP.

Franky mengatakan “Tim BKPM akan melakukan asistensi dan pendampingan untuk pembentukan PTSP di Papua dan Papua Barat. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengurai hambatan investasi ke Papua yang selama ini terjadi, khususnya terkait persoalan ketersediaan lahan dan proses pelepasan kawasan hutan. Terlebih jika dapat diintegrasikan dengan PTSP Pusat di mana Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sudah berkomitmen memberikan mandat kepada pejabat yang ditempatkan dalam PTSP Pusat di BKPM untuk mengeksekusi proses perizinan termasuk berkoordinasi dengan lembaga berwenang di daerah. Kita harapkan ini dapat membantu percepatan proses realisasi investasi dari investor yang sudah menunjukkan minatnya.”

Data BKPM, dalam periode Oktober 2014 – 10 Februari 2015, tercatat ada lima investor yang menunjukkan minat serius untuk menanamkan modalnya di Papua, masing-masing sektor perkebunan senilai Rp9,8 triliun dan sektor olechemical senilai Rp2,4 triliun.

BKPM mencatat, ada beberapa kendala yang dialami investor dalam menanamkan modalnya di kedua provinsi tersebut, antara lain: proses pelepasan kawasan hutan yang cukup lama dan jaminan ketersediaan suplai Realisasi Investasi di Papua 2010-2014.

Data BKPM menunjukkan adanya penurunan realisasi investasi di kedua wilayah tersebut. Realisasi investasi asing di Papua dan Papua Barat Tahun 2014 sebesar US$ 1,41 Miliar, menurun dibandingkan tahun 2013 sebesar US$2,41 miliar. Demikian halnya dengan investasi dalam negeri, dimana realisasi investasi Tahun 2014 sebesar Rp349,91 miliar, menurun dibandingkan tahun 2013 yang mencapai Rp888,2 miliar.

Franky mengatakan “Penurunan realisasi investasi ini bukan berarti minat investor untuk menanamkan modalnya di Papua dan Papua Barat menurun, Ada persoalan yang menghambat realisasi investasi di sana danBKPM concern untuk melakukan  bottlenecking mengatasai hambatan tersebut,” jelas Frangky.”

Sepanjang periode 2010 hingga kuartal III 2014, BKPM mencatat investasi asing yang masuk ke Papua dan Papua Barat sebesar US$6,4 miliar. Lima negara terbesar yang menanamkan modalnya di sana adalah Amerika Serikat, Singapura, China, British Virgin Islands dan Turki. Investasi tersebut tersebar di sektor: pertambangan; tanaman pangan dan perkebunan; transportasi, gudang dan telekomunikasi; listrik gas dan air; serta industri makanan.

Sementara untuk realisasi investasi dalam negeri di Papua dan Papua Barat sepanjang periode 2010- kuartal III 2014 sebesar Rp 2,9 Triliun. Investasi tersebut tersebar dalam berbagai bidang usaha, di antaranya yang terbesar adalah tanaman pangan dan perkebunan; industri makanan, industri kayu; transprotasi, gudang, dan telekomunikasi, serta peternakan.

Diharapkan dengan menyelenggaraan forum tersebut dapat ditemukan cara untuk melakukan pembenahan layanan perizinan melalui integrasi PTSP Pusat dengan PTSP Daerah di Papua. Sehingga dapat merealisasikan investasi di Papua dan Papua Barat agar dapat meningkatkan iklim investasi di kedua wilayah tersebut.

Ellena/Jurnalis/VM/BD
Editor : Eni Ariyanti
Image : ant

 
Keamanan Informasi Investor Kini Terjamin (2015-02-11)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggandeng Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk menjamin keamanan sistem informasi dalam penerapan perizinan terpadu satu pintu (PTSP) Pusat. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan Kepala BKPM Franky Sibarani dengan Kepala Lemsaneg Djoko Setiadi di kantor BKPM, Senin (9/2).

Selengkapnya
 
Realisasi Penanaman Modal Tetap Meningkat, Melampaui Target 2014 (2015-01-30)

BKPM hari ini mengumumkan realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Triwulan IV (Oktober - Desember) Tahun 2014 sebesar Rp 120,4 triliun.

Selengkapnya
 
Dubes AS Apresiasi Pelayanan Investasi Satu Pintu (2015-01-30)

Duta Besar AS untuk Indonesia Robert Blake mengapresiasi pendirian Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat yang diinisiasi Badan Koordinasi Penanaman Modal demi memberikan pelayanan terbaik sekaligus mempermudah perizinan investasi kepada penanam modal.

Selengkapnya
 
Presiden Jokowi: PTSP BKPM Percepat Investasi (2015-01-26)

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo meminta Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat Badan Koordinasi Penanaman Modal (PTSP BKPM) menyederhanakan dan mempercepat pelayanan perizinan investasi di Indonesia.

Selengkapnya
 
Presiden Jokowi Resmikan PTSP Pusat BKPM (2015-01-26)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). "Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan PTSP pusat ini resmi dibuka," ujar Jokowi di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (26/1/2015).

Selengkapnya
 


 
 

PERIHAL | DAFTAR TANYA JAWAB | BUKU TAMU | KONTAK KAMI
© 2013 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved